Berita Riau (Pekanbaru) - Wali kota pekanbaru, Firdaus MT didampingi Kepala DKP, Kadispora dan kabag Humas Azharisman Rozie mengunjungi TPA sampah muara fajar, sabtu (9/2).
kedatangannya ke TPA Muara Fajar untuk memastikan sistem open damping sudah ditutup dan sudah menggunakan sistem sanitary. menurut Firdaus kerjanya di TPA ini masih salah. Oleh karena itu dia sudah mengarahkan operator supaya sesuai dengan sistem sanitary.
Menurut Firdaus dari luas sanitary yang ada dan melihat jumlah sampah Pekanbaru, maka sanitary hanya mampu dipakai selama dua tahun, maka setelah itu diperlukan lahan lagi. Namun, lahan akan disiapkan jika nanti kerjsama dengan pihak australia dan china tidak jadi.
Kerjasama dengan australia dan china ini, sampah ini bisa diproses dijadikan energi listrik. Untuk anggarannya, menurut firdaus di tahun 2013 ini menghabiskan dana Rp 80 miliar. Sebanyak Rp 40 miliar berada di DKP dan Rp 40 miliar berada di kecamatan. Jumlah ini, belum terpenuhi dari retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat.
Untuk itu, masyarakat harus menyadari bahwa pengolahan sampah ini telah menguras keuangan daerah. Walikota minta masyarakat membuang sampah kepada tempatnya, sehingga dana itu bisa berkurang. Jika nanti sampah sudah bisa dijadikan energi listrik, uang itu bisa kembali dan bisa digunakan untuk pembangunan.( Zamrudtv.com )
kedatangannya ke TPA Muara Fajar untuk memastikan sistem open damping sudah ditutup dan sudah menggunakan sistem sanitary. menurut Firdaus kerjanya di TPA ini masih salah. Oleh karena itu dia sudah mengarahkan operator supaya sesuai dengan sistem sanitary.
Menurut Firdaus dari luas sanitary yang ada dan melihat jumlah sampah Pekanbaru, maka sanitary hanya mampu dipakai selama dua tahun, maka setelah itu diperlukan lahan lagi. Namun, lahan akan disiapkan jika nanti kerjsama dengan pihak australia dan china tidak jadi.
Kerjasama dengan australia dan china ini, sampah ini bisa diproses dijadikan energi listrik. Untuk anggarannya, menurut firdaus di tahun 2013 ini menghabiskan dana Rp 80 miliar. Sebanyak Rp 40 miliar berada di DKP dan Rp 40 miliar berada di kecamatan. Jumlah ini, belum terpenuhi dari retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat.
Untuk itu, masyarakat harus menyadari bahwa pengolahan sampah ini telah menguras keuangan daerah. Walikota minta masyarakat membuang sampah kepada tempatnya, sehingga dana itu bisa berkurang. Jika nanti sampah sudah bisa dijadikan energi listrik, uang itu bisa kembali dan bisa digunakan untuk pembangunan.( Zamrudtv.com )
0 Komentar